Pekerja Informal di Indonesia

Pekerja Informal di Indonesia: Data, Fakta, dan Implikasinya bagi Ekonomi Nasional

Sektor informal menempati posisi yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Walaupun sering dianggap berada di luar struktur ketenagakerjaan formal, pekerja informal berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja, menjaga aktivitas ekonomi sehari-hari, serta menjadi sumber pendapatan utama bagi jutaan rumah tangga. Artikel ini mengulas secara komprehensif mengenai pekerja informal di Indonesia: pengertian, data terbaru, tren, tantangan, serta implikasinya bagi pembangunan ekonomi nasional.

Pekerja informal banyak ditemukan pada aktivitas perdagangan kecil dan jasa harian.

1. Definisi dan Ruang Lingkup Pekerja Informal

Secara umum, pekerja informal adalah individu yang bekerja tanpa kontrak kerja formal, tanpa perlindungan sosial, dan tidak memiliki jaminan ketenagakerjaan yang jelas. Mereka dapat bekerja untuk diri sendiri, bekerja secara bebas, atau membantu usaha keluarga tanpa menerima upah tetap. Contoh yang umum dijumpai adalah pedagang kaki lima, pekerja harian, pengemudi ojek daring, kurir, buruh lepas, serta pelaku usaha rumahan berskala kecil.

Berbeda dengan pekerja formal, kelompok ini umumnya tidak memperoleh akses terhadap jaminan kesehatan, jaminan pensiun, perlindungan kecelakaan kerja, maupun mekanisme penyelesaian perselisihan secara hukum. Namun demikian, mereka tetap memiliki kontribusi ekonomi yang nyata dan sering menjadi penyangga ekonomi keluarga, khususnya pada masa krisis.

2. Data Terbaru Mengenai Pekerja Informal di Indonesia

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2025 terdapat sekitar 86,58 juta pekerja informal, atau setara dengan 59,40 persen dari total angkatan kerja nasional.

Angka tersebut menunjukkan peningkatan tipis dibandingkan periode sebelumnya. Dengan kata lain, dari setiap sepuluh pekerja di Indonesia, hampir enam di antaranya bekerja pada sektor informal. Situasi ini menggambarkan struktur pasar tenaga kerja yang masih sangat bergantung pada aktivitas ekonomi skala kecil dan menengah.

“Proporsi pekerja informal per Februari 2025 mengalami kenaikan tipis, dan sebagian besar berada pada kategori berusaha sendiri serta pekerja keluarga.”

Transportasi daring dan usaha mikro menjadi salah satu penyerap pekerja informal.

3. Tren Perkembangan dalam Satu Dekade Terakhir

Jika melihat kurun waktu sepuluh tahun terakhir, proporsi pekerja informal relatif stabil pada kisaran 57–60 persen. Pandemi Covid-19 sempat mengubah komposisi tenaga kerja, di mana sebagian pekerja formal kehilangan pekerjaan dan kemudian beralih ke sektor informal sebagai strategi bertahan. Setelah pandemi mereda, penurunan signifikan tidak terjadi; sebaliknya, proporsi pekerja informal tetap tinggi dan kembali meningkat seiring pemulihan ekonomi yang belum merata.

Tren tersebut menandakan bahwa sektor informal bukan sekadar fenomena sementara, melainkan bagian struktural dari perekonomian Indonesia. Selama kesempatan kerja formal tidak berkembang secara masif, sektor informal akan terus berperan sebagai alternatif utama penyerap tenaga kerja.

4. Karakteristik Utama Pekerja Informal

• Banyak bekerja pada usaha mikro dan kecil dengan produktivitas terbatas.
• Mayoritas tidak memiliki kontrak tertulis maupun jaminan sosial ketenagakerjaan.
• Pendapatan cenderung fluktuatif dan bergantung pada permintaan pasar harian.
• Sejumlah besar berada pada kelompok pendidikan menengah ke bawah.
• Perempuan dan tenaga kerja muda memiliki proporsi yang relatif tinggi.

Karakteristik tersebut menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif, agar pekerja informal tidak terus-menerus berada dalam kondisi rentan baik secara ekonomi maupun sosial.

5. Tantangan yang Dihadapi Pekerja Informal

Meskipun berperan penting, pekerja informal menghadapi berbagai hambatan struktural. Pertama, ketiadaan perlindungan sosial menyebabkan mereka rentan terhadap risiko kesehatan, kecelakaan kerja, dan ketidakpastian pendapatan. Kedua, keterbatasan akses pembiayaan membuat usaha mereka sulit berkembang. Ketiga, minimnya pelatihan dan peningkatan keterampilan menghambat produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagian kegiatan usaha informal belum tercatat secara administratif, sehingga sulit mendapatkan program bantuan atau dukungan pemerintah. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperlebar kesenjangan produktivitas antara sektor formal dan informal.

6. Faktor Penyebab Tingginya Pekerja Informal

Tingginya proporsi pekerja informal tidak terlepas dari dinamika pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya mampu menciptakan lapangan kerja formal. Pertumbuhan sektor industri padat karya berjalan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja baru. Di sisi lain, persyaratan pendidikan dan keterampilan pada pekerjaan formal sering kali tidak dapat dipenuhi oleh sebagian tenaga kerja.

Faktor urbanisasi juga berperan: pendatang ke kota mencari penghasilan cepat melalui aktivitas perdagangan kecil atau jasa harian. Kemudahan memulai usaha informal tanpa banyak prosedur administrasi membuat sektor ini semakin menarik, meskipun risikonya tetap besar.

7. Dampak terhadap Perekonomian Nasional

Keberadaan pekerja informal memberikan kontribusi positif sekaligus tantangan. Di satu sisi, sektor ini membantu menyerap tenaga kerja, menggerakkan konsumsi domestik, dan menjaga aktivitas ekonomi pada tingkat lokal. Di sisi lain, produktivitas yang relatif rendah dapat menahan percepatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, keterbatasan perlindungan sosial berpotensi meningkatkan kerentanan rumah tangga miskin ketika terjadi krisis.

Banyak rumah tangga menggantungkan penghasilan utama pada pekerjaan informal.

8. Arah Kebijakan dan Peluang Perbaikan

Beberapa langkah strategis dapat memperkuat posisi pekerja informal tanpa harus mematikan fleksibilitas yang mereka miliki. Pertama, perluasan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja bukan penerima upah dapat mengurangi risiko kerentanan. Kedua, program peningkatan keterampilan (upskilling dan reskilling) dapat membantu pekerja bertransformasi menuju usaha yang lebih produktif. Ketiga, penyederhanaan proses perizinan usaha mikro akan mendorong formalitas bertahap sekaligus memudahkan akses pembiayaan.

Selain itu, digitalisasi membuka peluang baru melalui pemasaran daring, platform jasa, dan sistem pembayaran digital yang dapat memperluas pasar bagi pelaku usaha kecil. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, sektor informal dapat berkembang lebih inklusif dan berkelanjutan.

9. Kesimpulan

Secara keseluruhan, pekerja informal merupakan tulang punggung penting dalam struktur ketenagakerjaan Indonesia. Proporsinya yang mencapai hampir 60 persen menunjukkan peran strategis sektor ini sebagai penopang aktivitas ekonomi sekaligus penyerapan tenaga kerja. Namun, dominasi tersebut juga mengingatkan kita pada tantangan besar terkait perlindungan sosial, produktivitas, dan pemerataan kesejahteraan.

Ke depan, upaya kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan untuk membangun ekosistem yang lebih inklusif: sektor informal tetap diberi ruang bergerak, namun secara bertahap memperoleh perlindungan dan akses yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidup para pekerjanya. Dengan demikian, kontribusi pekerja informal tidak hanya besar secara kuantitas, tetapi juga semakin bermakna bagi pembangunan ekonomi nasional.

Tag: pekerja informal, ketenagakerjaan, BPS, tenaga kerja Indonesia, UMKM, ekonomi nasional